JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Desa secara bergilir di seluruh wilayah desa. Langkah ini diambil untuk memastikan validitas data kemiskinan serta menjamin bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Bupati Sigi, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menegaskan bahwa Mubes Desa menjadi instrumen penting dalam memperbaiki basis data warga kurang mampu yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terbarui.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial, kita akan buat Mubes di setiap desa secara bergilir,” ujar Rizal kepada Journalrakyat.com, Selasa (3/3/2026).
Dalam Mubes tersebut, kepala desa akan memanggil seluruh Ketua RT, kepala dusun, serta perangkat desa untuk bersama-sama memetakan kondisi riil masyarakat. Mereka diminta merumuskan dan memastikan siapa saja warga yang benar-benar berhak menerima bantuan, termasuk kategori miskin ekstrem.
Menurut Rizal, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan, seperti warga yang telah meninggal dunia namun namanya masih tercantum dalam data kemiskinan. Kondisi inilah yang dinilai turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan secara administratif.
“Data ini banyak yang belum di-update. Ada orang yang sudah meninggal tapi belum dikeluarkan dari data kemiskinan. Ini yang membuat angka kemiskinan kita terlihat masih tinggi,” tegasnya.
Ia mencontohkan, kolaborasi antara Tim Penggerak PKK dan dinas terkait sebelumnya berhasil melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan. Hasilnya, angka kemiskinan Kabupaten Sigi pada 2025 berhasil ditekan menjadi 10,47 persen, turun dari 12,83 persen pada tahun sebelumnya.
Bupati meminta agar setiap desa benar-benar turun langsung memeriksa kondisi warganya. Pendekatan berbasis RT dan dusun dinilai lebih efektif karena perangkat di tingkat paling bawah mengetahui secara detail kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
“Saya minta dirumuskan betul, apakah benar di RT atau dusun ini ada warga miskin. Turun langsung supaya datanya akurat,” ujarnya.
Rizal optimistis, jika sistem pendataan partisipatif seperti ini diterapkan secara konsisten di seluruh desa, maka angka kemiskinan di Sigi dapat ditekan lebih jauh. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah diyakini akan semakin tepat sasaran.
“Saya tidak mau orang yang mampu malah dapat bantuan. Itu yang sering bikin ribut di desa. Dengan data yang lengkap dan akurat, bantuan pasti tepat sasaran,” tambahnya.
Ia berharap Mubes Desa bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang evaluasi bersama demi keadilan sosial di tingkat desa. Dengan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, Pemkab Sigi menargetkan terciptanya sistem pendataan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Harapan saya, tidak ada lagi warga miskin yang terlewat, dan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Kalau data kita kuat, kebijakan kita juga akan kuat,” pungkasnya. (*)
