JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Direktur Lingkar Belajar untuk (LIBU) Perempuan, Dewi Rana Amir, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi untuk lebih serius memperhatikan perlindungan perempuan dan anak, serta kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan.
Ia menilai, Sigi masih perlu bekerja keras, terutama dalam memberikan layanan perlindungan yang tuntas hingga ke tahap pemulihan korban.
Hal itu disampaikan Dewi usai kegiatan Workshop Penguatan Implementasi Women, Peace and Security (WPS) bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (26/4/2025).
“Di LIBU Perempuan, kami menerima beberapa laporan terkait kasus inses, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi pascabencana. Ini menunjukkan bahwa layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sigi masih harus diperkuat, mulai dari penanganan kasus hingga pemulihan korban,” ujar Dewi.
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan spesifik terkait implementasi WPS. Kota Palu, misalnya, memiliki isu-isu berbeda dibandingkan dengan Kabupaten Sigi.
Namun, Dewi menilai Sigi memiliki kekuatan budaya yang bisa menjadi modal besar dalam memperkuat partisipasi perempuan di bidang perdamaian dan keamanan.
“Ruang-ruang partisipasi perempuan berbasis kultural masih cukup kuat di Sigi. Pemerintah daerah yang baru juga saya lihat mulai mengakomodir suara perempuan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Dewi juga menekankan, selain masalah kekerasan, Kabupaten Sigi menghadapi tantangan lain yang terkait erat dengan agenda WPS, seperti perubahan iklim, banjir, dan longsor yang sering terjadi di wilayah tersebut.
“Karena itu, penting untuk membangun program-program ke depan yang berbasis kolaborasi. Kami di LIBU Perempuan siap berkontribusi, bersama pemerintah daerah, untuk membangun mekanisme penanganan kasus yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” tambah Dewi.
Ia berharap ke depan, perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sigi tidak hanya menjadi program sesaat, melainkan menjadi bagian dari sistem kerja yang terintegrasi di semua sektor.
“Dalam membangun sistem perlindungan yang kuat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan ruang kerja bersama yang membutuhkan sinergi semua elemen masyarakat,” pungkasnya. (Angel)
