JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat mengisi kekosongan jabatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah kepala dinas sebelumnya tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan ternak.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menunjuk Rahmad Iqbal Nurkhalish sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi untuk memastikan roda pemerintahan, pelayanan publik, serta program dinas tetap berjalan normal.
Rizal menjelaskan, penunjukan Plt dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sigi dan menerima surat terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
“Saya sudah meminta BKD berkoordinasi dengan Kejari. Setelah ada surat yang kami terima, maka kami menerbitkan penunjukan Plt. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan seluruh proses administrasi tetap sesuai aturan,” ujar Rizal.
Menurutnya, penunjukan Plt merupakan langkah antisipatif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu jalannya program dan pelayanan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Bupati menegaskan, untuk saat ini jabatan yang diisi baru pada posisi kepala dinas. Sementara jabatan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masih belum ditunjuk penggantinya dan tetap menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Untuk sekretaris belum ada. Saat ini baru Plt kepala dinas yang kami tetapkan,” katanya.
Rahmad Iqbal Nurkhalish yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan membenarkan penunjukan dirinya sebagai Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
“Iya, benar. Saya mendapat amanah sebagai Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi,” singkat Rahmad Iqbal saat dikonfirmasi.
Pemerintah Kabupaten Sigi sendiri masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan terhadap kepala dinas sebelumnya. Selama proses tersebut berlangsung, posisi pimpinan dinas akan dijalankan oleh Plt hingga ada keputusan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. (**)
