JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Lingkar Belajar untuk (LIBU) Perempuan menggelar Workshop Penguatan Implementasi Women, Peace, and Security (WPS) bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (26/4/2025).
Direktur Perkumpulan Libu Perempuan, Dewi Rana Amir, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Sigi, AMAN Indonesia, dan UN Women.
Workshop tersebut diikuti oleh lintas generasi, mulai dari anak muda, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lainnya.
“Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya yang kami gelar di tingkat provinsi. Saat itu kami menggabungkan peserta dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan beberapa komunitas lainnya,” jelas Dewi.
Ia menerangkan, WPS (Women, Peace, and Security) atau Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, bertujuan untuk mendorong integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan.
Menurutnya, hal ini penting agar kebutuhan perempuan mendapatkan ruang dan suara dalam setiap kebijakan.
“Berbicara soal perdamaian, saya kira Kabupaten Sigi sangat heterogen. Semua agama dan suku dengan latar belakang berbeda-beda ada di sini. Tentunya gesekan rentan terjadi, walaupun Sigi juga memiliki budaya kultural dan adat yang kuat sebagai perekat masyarakat,” katanya.
Dewi menambahkan, tujuan dari workshop ini adalah memperkuat implementasi prinsip WPS, khususnya di konteks Kabupaten Sigi. Sebab, menurutnya, isu-isu WPS berbeda di setiap daerah.
“Misalnya, Kota Palu memiliki isu spesifik yang berbeda dengan Kabupaten Sigi. Substansi WPS sebenarnya sudah ada dalam ruang-ruang partisipasi kultural di daerah ini. Apalagi saat ini, pemerintahan baru telah mengakomodir suara partisipasi perempuan, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, saat ini penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi, termasuk di Kabupaten Sigi, telah memasuki tahap pembahasan di Biro Hukum.
Dewi berharap rencana aksi ini bisa disinergikan dengan visi 9 Berani dan 10 program prioritas Pemerintah Kabupaten Sigi.
“Rencana aksi ini tidak hanya berbicara tentang konflik, tetapi juga pencegahan. Pencegahan ini penting untuk memastikan konflik tidak terulang kembali di masa depan,” kata Dewi.
Selain pemaparan materi, dalam workshop ini juga digelar sesi diskusi untuk membahas berbagai persoalan perempuan di wilayah Sigi.
Dewi turut mengapresiasi Bupati Sigi yang beberapa hari lalu responsif menerima kunjungan korban dan warga Lembangtogoa pasca tragedi kemanusiaan di Dusun Tokolemo dan Levono.
“Saya kira ini respon yang sangat positif untuk pemulihan jangka panjang. Karena dalam pemulihan dan penanganan konflik, kita tidak melihat usia, kondisi disabilitas, atau status lainnya. Siapa saja bisa terdampak dan itu yang akan kami bahas bersama dalam workshop ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dewi juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Daerah Sigi agar terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program-program berbasis komunitas, memperluas ruang partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan daerah, serta memastikan kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan perspektif gender untuk mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. (Angel)
