JOURNALRAKYAT.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, turun langsung menemui ribuan massa aksi yang memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palu.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Senin (1/9/2025). Massa berasal dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat sipil.
Dalam orasinya, Hadianto menyampaikan bahwa dirinya memahami keresahan warga. Ia mengingatkan bahwa semasa mahasiswa pun ia pernah berada di posisi yang sama, memperjuangkan perubahan.
“Saat ini saya berusaha membenahi Kota Palu agar pelayanan semakin baik. Saya ingin semua kebijakan bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait isu pajak UMKM, Hadianto menegaskan bahwa tidak ada pajak khusus bagi pelaku usaha kecil.
“UMKM hanya dikenakan retribusi harian sebesar tiga ribu rupiah, dan itu pun tidak semua wajib membayar,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai PBB, Hadianto menerangkan bahwa kenaikan 10 persen hanya berlaku bagi rumah makan sesuai peraturan pemerintah.
Ia pun membuka ruang untuk evaluasi jika masyarakat menilai kebijakan itu memberatkan.
Sedangkan terkait kabar kenaikan PBB hingga 1000 persen, Hadianto memastikan kebijakan tersebut sudah dibatalkan.
“Itu tidak berlaku untuk semua wilayah. Kenaikan hanya terjadi di zona tertentu, misalnya lahan yang tadinya hutan lalu berubah fungsi dengan nilai ekonomi tinggi. Kebijakan itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar tidak dirugikan oleh permainan nilai tanah atau NJOP,” terangnya.
Namun, Hadianto mengakui bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah masih kurang maksimal sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Ke depan, saya minta dinas terkait melakukan sosialisasi dengan baik. Dan saya tegaskan, tidak akan ada lagi kenaikan PBB hingga 1000 persen,” tegasnya di hadapan massa.
Di akhir pertemuan, Hadianto juga mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung tertib dan damai.
Ia menyebut hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Kota Palu dalam menyampaikan aspirasi. (*)
