JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Kritik terhadap kepala daerah adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun tudingan bahwa Bupati Sigi hanya sibuk pada agenda seremonial dinilai tidak sejalan dengan capaian data pembangunan terbaru.
Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan, kinerja pemerintahan tidak semata diukur dari seberapa sering hadir di balik meja kerja atau seberapa banyak agenda yang tampak di ruang publik, melainkan dari indikator makro yang terukur dan perubahan nyata di masyarakat.
Data resmi menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Sigi pada 2025 tercatat sebesar 10,47 persen. Angka tersebut turun dari 12,06 persen pada tahun sebelumnya.
Penurunan 1,59 persen dalam satu tahun disebut sebagai hasil dari kombinasi kebijakan fiskal daerah, intervensi sosial yang lebih tepat sasaran, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintahan yang efektif tidak bisa hanya dinilai dari persepsi visual kegiatan, tetapi dari dampaknya ataupun hasilnya untuk masyarakat,” ucap Bupati Sigi di berbagai kegiatan yang dikutip Journalrakyat.com.
Tak hanya pada sektor ekonomi, capaian signifikan juga disebut terjadi di bidang kesehatan. Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang terlapor ke Kementerian Kesehatan, angka stunting di Sigi pada 2025 turun menjadi 11,55 persen, dari sebelumnya 33 persen pada 2024.
Penurunan lebih dari 20 persen dalam satu tahun itu diklaim sebagai hasil kolaborasi lintas sektor. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), PKK, camat, pemerintah desa, hingga dukungan TNI/Polri disebut berperan dalam optimalisasi layanan posyandu, terutama bagi ibu hamil dan anak berisiko.
Capaian tersebut juga disebut mengangkat posisi Kabupaten Sigi dari peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-9 dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah.
Di sektor lingkungan, langkah tegas juga diambil. Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), sebelumnya terdapat tujuh titik tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, di antaranya di Kintabaru, Ueloe, Sibowi, dan Kangkuro.
Pada masa kepemimpinan Bupati Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, aktivitas tambang ilegal tersebut dinyatakan telah dihentikan.
Kebijakan ini disebut bukan langkah populis, melainkan keputusan strategis untuk menjaga kawasan konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan, kegiatan seremonial dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari fungsi koordinasi, konsolidasi kebijakan, serta simbol komitmen terhadap program strategis. Di balik setiap agenda publik, terdapat proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi yang berjalan.
Dengan indikator kemiskinan menurun, stunting turun drastis, serta tambang ilegal dihentikan, Pemkab Sigi menyatakan daerah tersebut tengah bergerak ke arah yang lebih baik.
“Kritik tetap penting sebagai kontrol sosial. Namun narasi publik harus dibangun di atas fakta dan data,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sigi pun berkomitmen melanjutkan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan rakyat. (*)
