JOURNALRAKYAT.COM, PALU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Sigi, Hairil, saat membuka diskusi publik bertema Penguatan Fungsi Kelembagaan melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat di salah satu hotel, Jalan Manonda, Kelurahan Silae, Kota Palu, Selasa (9/9/2025).
Diskusi ini dirangkaikan dengan materi tentang tantangan baru dalam pelaksanaan pemilu nasional maupun daerah.
Turut hadir jajaran komisioner Bawaslu Sigi, antara lain Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Steny Mariny Pettalolo, serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas, Hisbullah Al Barzanji. Hadir pula tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), media, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Hairil menekankan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu tidak bisa hanya dilakukan secara internal, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pihak eksternal. Menurutnya, pengawasan pemilu adalah kerja bersama yang melibatkan penyelenggara, peserta, maupun pemilih.
“Salah satu unsur yang menjadi penguatan adalah eksternal, yang di dalamnya ada masyarakat, mahasiswa, media, maupun ormas. Ada tiga indikator utama yang bekerja pada saat pelaksanaan pemilu, yaitu penyelenggara (Bawaslu, KPU, DKPP), peserta (partai politik), dan pemilih. Semua punya peran yang sama pentingnya,” ujar Hairil.
Ia menambahkan, suksesnya pemilu tidak bisa hanya dibebankan pada Bawaslu yang jumlah personelnya sangat terbatas. Di Kabupaten Sigi, hanya ada tiga komisioner dengan total staf sekitar 24 orang, sementara jumlah pemilih hampir mencapai 300 ribu.
“Dengan jumlah pengawas yang terbatas, jelas Bawaslu membutuhkan dukungan eksternal. Itulah mengapa kami menghadirkan mahasiswa, ormas, dan elemen masyarakat dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hairil juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya identik dengan aksi demonstrasi, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pengawasan.
“Mahasiswa bukan hanya untuk demo. Mereka bisa menjadi penguat Bawaslu, ikut mengawasi jalannya pemilu, dan memastikan proses demokrasi berjalan sehat. Peran sekecil apapun penting, mulai dari mengawasi diri sendiri apakah sudah terdaftar sebagai pemilih, hingga mengingatkan keluarga dan tetangga untuk menggunakan hak pilihnya,” ucap Hairil.
Selain itu, mahasiswa juga diharapkan berani menolak dan melaporkan praktik politik uang.
“Kalau melihat transaksi atau money politics, jangan diam. Itu pelanggaran yang harus segera dilaporkan ke Bawaslu. Dengan begitu, mahasiswa ikut mengambil bagian dalam penguatan demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hairil menyampaikan bahwa perkembangan sistem demokrasi di Indonesia terus berjalan. Ia menyinggung kemungkinan adanya perubahan model pemilu pada 2029 dan 2031, sebagaimana menjadi wacana dalam pembahasan undang-undang di DPR RI.
“Pemahaman seperti ini penting untuk dikawal bersama, bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh masyarakat luas. Suksesnya pemilu bukan semata-mata tugas KPU atau Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama,” katanya.
Ia pun mengingatkan kembali sejarah reformasi 1998, ketika mahasiswa menjadi salah satu motor penggerak perubahan politik nasional.
“Andil besar mahasiswa di masa lalu membuktikan bahwa kekuatan sipil, khususnya generasi muda, mampu menentukan arah perjalanan bangsa. Itu harus terus diwarisi dan dijaga,” ujarnya.
Sepanjang acara, forum Bawaslu Sigi berlangsung aktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa, ormas, hingga tokoh masyarakat antusias menyampaikan pandangan terkait pengawasan pemilu.
Isu yang mengemuka antara lain efektivitas pengawasan politik uang, peran pemerintah desa, antisipasi KPU menghadapi perkembangan teknologi dan maraknya hoaks, perlunya sosialisasi hingga ke desa terpencil, serta keterlibatan generasi muda menjaga netralitas penyelenggara.
Bawaslu menilai, dinamika tersebut menjadi bukti bahwa partisipasi publik terhadap pengawasan pemilu masih tinggi dan perlu terus dipelihara.
Di akhir sambutannya, Hairil menyampaikan harapan agar semua elemen yang hadir, terutama mahasiswa, tokoh masyarakat, ormas, dan media, dapat menyerap materi yang diberikan lalu meneruskannya ke lingkungannya.
“Harapan kami, peserta diskusi ini bisa menjadi perpanjangan tangan Bawaslu. Informasi sekecil apapun yang diketahui, baik kepada tetangga, sahabat, maupun keluarga, bisa diteruskan. Itu bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi,” tutupnya.
Adapun kegiatan ini turut menghadirkan pemateri dari Universitas Negeri Manado, Muhamad Isa Ramadhan, yang membawakan materi mengenai penguatan fungsi kelembagaan dan peran Bawaslu. (*)
