JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Dewan Kesenian Sigi (DKS) menyatakan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menyukseskan Festival Danau Lindu (FDL) 2025.
Ketua DKS, Akbar Dian, menegaskan bahwa festival tahun ini akan berbeda dibandingkan pelaksanaan dua tahun sebelumnya yang dinilai hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
“Sudah beberapa kali Festival Danau Lindu hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada kelanjutan, tidak ada peningkatan kunjungan wisatawan, dan tidak ada dampak berarti bagi masyarakat,” ujar Akbar, Sabtu (14/6).
Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum bulan Ramadan, pihaknya telah diundang secara langsung oleh Bupati Sigi untuk berdiskusi mengenai arah dan pelaksanaan FDL 2025.
Dalam pertemuan tersebut, DKS diminta untuk menyampaikan konsep dan ide sebagai lembaga strategis di bidang seni dan budaya.
“Bupati menyampaikan lima poin penting. Salah satunya, festival ini harus berdampak jangka panjang, tidak berhenti hanya dalam tiga hari pelaksanaan. DKS juga diminta ikut memastikan agar masyarakat Lindu terlibat penuh sebagai pelaku utama,” ujarnya.
Akbar menambahkan bahwa setelah beberapa kali pertemuan, muncul wacana kolaborasi konsep antara DKS dan Hasan Bahasyuan Institute (HBI) yang sebelumnya merancang FDL. Namun, HBI menolak skema kolaborasi dan tetap ingin menggunakan konsep tunggal mereka.
“Karena tidak ada titik temu, akhirnya pemerintah daerah melalui panitia memutuskan untuk tidak memakai konsep HBI maupun DKS secara utuh. Tapi kemudian, setelah HBI resmi mengundurkan diri lewat surat, pemerintah kembali mengundang kami,” jelasnya.
DKS kemudian menyusun ulang konsep dan menyerahkannya ke Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Provinsi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lima hingga enam jam, konsep DKS dikurasi langsung oleh tim kementerian.
“Hasil kurasi menyatakan bahwa konsep DKS sangat berbeda dan layak didukung. Kementerian bahkan menyatakan siap mengawal pelaksanaan FDL dengan konsep yang kami ajukan,” ungkap Akbar.
Ia membantah keras tudingan bahwa DKS melakukan plagiasi atas konsep HBI.
“Mohon maaf, itu tidak benar. Konsep kami dikurasi langsung oleh Kementerian, dan mereka menyatakan ini berbeda jauh. Kalau ada yang menuduh plagiat, silakan tanyakan ke pemerintah, bukan ke kami. Kami hanya lembaga pendamping, bukan penyelenggara,” tegasnya.
Saat ini, DKS tengah aktif mengadakan diskusi dan rapat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, desa, hingga pemuda Lindu. Respon masyarakat disebut sangat antusias, dengan lebih dari 100 orang telah terdata untuk dilibatkan dalam pelaksanaan festival.
“Masyarakat Lindu sangat bahagia. Awalnya tiap desa hanya diminta kirim 20 orang, tapi sekarang jumlahnya terus bertambah. Kami akan bantu mengatur lewat SK dan tetap melapor ke panitia kabupaten. Posisi kami jelas: pendamping, bukan penyelenggara,” tegasnya.
Penyelenggara resmi FDL 2025 adalah Pemerintah Kabupaten Sigi, dengan Kepala Dinas Pariwisata sebagai ketua panitia dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekretaris.
“Sekali lagi, kami tegaskan bahwa peran kami adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami siap mendampingi dan memastikan pelaksanaan FDL tahun ini benar-benar berdampak, bukan sekadar acara seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkas Akbar. (Angel)
