PALU, JOURNALRAKYAT.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan S. Parman, Kota Palu, pada Jumat (11/4/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat reformasi agraria dan mendorong pelayanan publik berbasis tata ruang di wilayah timur Indonesia.
Kehadiran Nusron Wahid disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah, Muh Tansri, serta jajaran pimpinan dari seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron memberikan pengarahan langsung kepada seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat pelayanan dan integritas dalam melayani masyarakat.
Dalam sambutannya, Nusron menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN, khususnya dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat melalui layanan pertanahan yang cepat, transparan, dan adil.
“Kita ingin mendorong semua elemen, mulai dari kepala kantor hingga staf, untuk lebih mengoptimalkan akselerasi pelayanan pertanahan dan tata ruang. Masyarakat harus benar-benar merasakan bahwa negara hadir dalam setiap layanan,” ujar Nusron Wahid dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan pertanahan bukan hanya soal kecepatan dalam menerbitkan sertipikat, tetapi juga tentang kepastian hukum, keadilan agraria, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses hak-haknya atas tanah.
Tak hanya itu, Nusron turut menyoroti pentingnya pengelolaan potensi sumber daya agraria secara maksimal.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan, padahal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
“Saya melihat banyak sekali potensi ekonomi, terutama di kawasan ini. Namun, banyak lahan yang masih tidur, yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk sektor-sektor produktif. Ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola dengan pendekatan yang tepat,” ucapnya.
Ia juga mendorong agar pengembangan ekonomi wilayah tidak semata-mata bergantung pada sektor pertambangan dan mineral.
Menurut Nusron, perlu ada hilirisasi yang lebih luas, termasuk di bidang pertanian, perkebunan, dan industri berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis nasional, seperti digitalisasi sertipikat tanah, pemetaan partisipatif, serta penataan kawasan untuk pembangunan berkelanjutan.
“Saya harap jajaran ATR/BPN di Sulawesi Tengah tidak hanya bekerja sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan di bidang agraria dan tata ruang. Tunjukkan bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat,” tambah Nusron.
Sebagai penutup, Nusron Wahid berharap seluruh jajaran ATR/BPN Sulawesi Tengah terus menjaga komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, agar visi besar reformasi agraria benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan semangat transformasi dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, kunjungan kerja ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. (Angel)
