Longki Djanggola: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekadar Hak Memilih, Masyarakat Juga Berhak Didengar

Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, menyampaikan materi dalam Sarasehan Kebangsaan bersama masyarakat di Gedung Ampera, Biromaru, Kabupaten Sigi, Minggu (8/11/2026).

JOURNALRAKYAT.COM, SIGI – Kedaulatan rakyat tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum. Lebih dari itu, rakyat juga memiliki hak untuk didengar, memperoleh keadilan, mendapatkan pelayanan negara, serta menikmati hasil pembangunan secara merata.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, saat menggelar Sarasehan Kebangsaan di Gedung Ampera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Minggu (8/11/2026).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang mengangkat tema Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat itu diikuti sekitar 150 masyarakat dari Kecamatan Biromaru dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Longki menegaskan bahwa MPR RI memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak hanya menjalankan kewenangan konstitusional, MPR juga memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memastikan konstitusi tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Menurutnya, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila harus terus menjadi landasan dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya kuat dari sisi prosedural, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Daulat rakyat adalah ruh demokrasi Indonesia, sedangkan konstitusi merupakan pedoman dan batas bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara,” ujarnya.

Longki mengatakan, demokrasi yang bermakna harus menghormati perbedaan, menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

Karena itu, ia menilai penting bagi MPR RI untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok pemuda, akademisi, tokoh agama, perempuan, hingga masyarakat di daerah.

Melalui sarasehan tersebut, Longki berharap masyarakat tidak hanya memahami peran dan kewenangan MPR RI, tetapi juga semakin menyadari pentingnya menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta ikut mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Satria Sulteng, Mohamad Irwan Lapatta, Tenaga Ahli DPR RI Ibrahim Lagandengan dan Fahriyanto, serta sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda.

Sarasehan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai konstitusi, demokrasi, dan peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, Dr. Drs. Timuddin Dg. Mangera Bauwo, M.Si. (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *