JOURNALRAKYAT.COM, PALU – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem hilirisasi kakao di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dengan melibatkan Badan Bank Tanah, Bank Indonesia (BI) serta pemerintah daerah, kementerian ini membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir untuk menjadikan petani kakao naik kelas dan berdaya saing secara global.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menjelaskan bahwa Sulteng diharapkan dapat menjadi daerah pilot project hilirisasi kakao nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap produksi kakao Indonesia.
“Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah penghasil kakao terbesar. Potensinya besar, tapi selama ini belum tergarap optimal. Kami hadir untuk membangun ekosistem dari hulu ke hilir,” ujar Bagus kepada awak media di Palu, Senin (3/8/2025).
Bagus menjelaskan bahwa ekosistem yang dimaksud mencakup penyediaan lahan, bibit unggul, pendampingan budidaya, akses pembiayaan, serta jaminan pasar dan kemitraan dengan industri.
Untuk mewujudkannya, Kementerian UMKM bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Bank Tanah, Pemerintah Provinsi, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Program ini kami sebut Holding UMKM, yaitu membangun kemitraan berbasis klaster. Di sektor pangan, kami sudah identifikasi kakao sebagai salah satu komoditas prioritas,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan kakao bukan hanya soal produksi, tetapi menyangkut keberlanjutan industri nasional. Selama ini Indonesia masih mengimpor cokelat olahan, padahal bahan baku seperti kakao melimpah di dalam negeri.
“Kakao memang bukan pangan pokok, tapi potensinya luar biasa besar di pasar ekspor. Kalau dikelola serius, kita bisa mandiri. Tapi kita harus mulai dari hulu: dari lahannya, dari petaninya,” tambah Bagus.
Salah satu tantangan utama yang sedang dihadapi adalah usia tanaman kakao yang sudah tua dan rendah produktivitas. Menurut Bagus, perlu dilakukan peremajaan (replanting), intensifikasi, serta pembenahan sistem pembibitan.
“Saat ini pembibitan bersertifikat untuk kakao masih ada di Jember, belum di Sulteng. Ini akan kami dorong agar lebih dekat dengan sentra produksi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa selain akses bibit, kelembagaan petani dan koperasi juga harus diperkuat. Kementerian UMKM akan melakukan pendampingan kelembagaan agar petani tidak hanya memproduksi, tetapi juga mengolah dan memasarkan sendiri produknya dengan nilai tambah yang lebih besar.
“Kalau kita ingin hasil olahan seperti cocoa butter, bubuk cokelat, atau cokelat batangan, tentu harus ada industri. Maka di sinilah intervensi pemerintah diperlukan, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan pelatihan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian UMKM tidak bekerja sendiri. Program ini melibatkan Bank Tanah dalam penyediaan lahan eks HGU yang telah habis masa guna, Bank Indonesia sebagai fasilitator inklusi keuangan, serta BPDP yang menyediakan dukungan pembiayaan sektor perkebunan.
“Nah, hasil dari forum di Sulteng ini akan kami tindak lanjuti lintas kementerian dan lembaga. Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi benar-benar berjalan, dan petani menjadi bagian penting dari rantai nilai,” jelas Bagus.
Ia menambahkan bahwa potensi kakao di Sulteng dapat menjadi model nasional jika prosesnya dirancang secara tepat.
“Dari awal hingga akhir kami kawal. Harapannya, Sulteng menjadi contoh sukses pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada rakyat, melalui pendekatan UMKM dan ekonomi kerakyatan,” tutupnya.
Sementara itu Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo menuturkan, dengan masuknya Badan Bank Tanah dalam program pengembangan subsektor kakao, pihaknya berharap dapat ikut memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan di Sulteng, termasuk mendukung upaya hilirisasi kakao.
“Sulawesi Tengah ini adalah salah satu produsen kakao terbesar di Indonesia. Dari total 641 ribu ton produksi kakao nasional, sekitar 145 ribu ton berasal dari Sulteng, atau setara dengan 2,9 persen dari produksi kakao dunia. Ini menjadikan provinsi ini sebagai salah satu sentra nasional yang sangat penting,” jelasnya.
Oleh karena itu, BBT menyiapkan lahan untuk pengembangan kakao. Selain itu menyiapkan master plan pengembangan kakao.
“Jadi lahan disiapkan dari eks HGU yang sudah habis masanya. Saya tegaskan Badan Bank Tanah khusunya di Sulteng tidak pernah merebut tanah masyarakat dan lahan adat, kami tidak pernah mengambil lahan-lahan tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, masalah lainnya soal pemasaran kakao. Dia mengatakan BBT juga memiliki tugas memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan.
“Kami idak hanya menyiapkan lahan, tapi bekerja dari awal hingga akhir untuk membuat industri kakao di Sulteng mampu bersaing dengan dunia internasional. Jadi Bank Tanah ini mengawal agar benar-benar reforma agraria ini mensejahterakan masyarakat. Itu tugas utama kami,” pungkasnya. (Angel)
