JOURNALRAKYAT.COM, PALU — Yayasan SHEEP Indonesia (Society for Health, Education, Environment, and Peace/YSI) bersama para pemangku kepentingan lintas sektor membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu-Donggala–Sigi, yang dilaksanakan selama empat hari, 3–6 November 2025, di Hotel Kembang Joyo, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Membangun Ketangguhan Masyarakat yang Berkelanjutan untuk Mengurangi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Berbasis Lanskap” di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Program tersebut dijalankan oleh YSI bersama sejumlah mitra untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan risiko bencana dan pelestarian sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir Donggala–Palu dan DAS Sigi–Palu.
Menurut Koordinator Program YSI, Evi, pembentukan Pokja ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan kerja sama antar lembaga dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kebencanaan di wilayah yang rentan.
“Pokja ini bukan hanya wadah koordinasi, tapi juga ruang belajar bersama bagi semua pihak untuk membangun sistem peringatan dini yang responsif dan partisipatif. Kami ingin masyarakat pesisir dan DAS menjadi lebih tanggap dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana,” ujar Evi.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai pihak dari BMKG, BPBD, Kominfo, RAPI, Forum PRB, NGO. Fokus utama pembahasan adalah penguatan sistem komunikasi kebencanaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta sinergi lintas sektor dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Perwakilan BMKG Sulawesi Tengah, Solih, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap sistem peringatan dini cuaca ekstrem.
“Masyarakat perlu tahu cara membaca peta cuaca dan memahami potensi risiko di wilayahnya. Data BMKG bisa menjadi acuan utama dalam menentukan tingkat kesiapsiagaan terhadap banjir rob, gelombang tinggi, dan hujan ekstrem,” jelas Solih.
Sementara itu, Meli dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan perlunya integrasi data lokal dalam sistem peringatan dini agar informasi kebencanaan bisa tersampaikan dengan cepat dan tepat.
“Kecepatan informasi sangat penting. Karena itu, komunikasi antara desa, kecamatan, hingga lembaga teknis seperti BMKG dan BPBD harus terjalin kuat,” tutur Meli.
Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan seperti rendahnya pemahaman warga terhadap informasi cuaca, keterbatasan alat komunikasi saat bencana, hingga minimnya pelatihan teknis.
Mereka juga mengusulkan agar ada pelatihan lanjutan dan dukungan logistik untuk memastikan respon cepat terhadap peringatan dini.
Kegiatan ini kemudian menghasilkan Rencana Aksi Bersama yang meliputi:
– Penguatan sistem komunikasi multi-kanal (radio, HT, media sosial, dan grup WA);
– Pelatihan penggunaan alat komunikasi serta koordinasi antar komunitas (RAPI, BPBD, FPRB);
– Simulasi dan sosialisasi keluarga tentang kode isyarat dan evakuasi mandiri;
– Pemetaan partisipatif terhadap peta evakuasi dan data risiko bencana;
– Pembentukan forum lintas wilayah untuk kolaborasi berkelanjutan Donggala–Palu–Sigi.
Forum Pokja Pesisir dan DAS sepakat bahwa kolaborasi, edukasi, dan komunikasi adalah tiga pilar utama ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Pokja ini nantinya akan berkoordinasi di bawah payung hukum BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjamin keberlanjutan sinergi antar lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Kami berharap sistem peringatan dini berbasis lanskap ini benar-benar menjadi sistem yang hidup di masyarakat. Tidak hanya menjadi dokumen, tapi menjadi budaya tangguh bencana di wilayah pesisir dan DAS,” pungkas Evi.
Melalui pembentukan Pokja ini, diharapkan lahir Sistem Peringatan Dini Berbasis Lanskap (Landscape-Based Early Warning System) yang mampu membuat masyarakat pesisir dan DAS Palu–Donggala–Sigi semakin tangguh, mandiri, serta saling terhubung dalam menghadapi ancaman bencana. (*)
