JOURNALRAKYAT.COM, JAKARTA – Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Pemerintah sebagai agenda prioritas nasional untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM menuai sorotan tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.
Dalam catatan kritisnya, BEM Nusantara mempertanyakan efektivitas, kesiapan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan MBG yang dinilai berpotensi memboroskan anggaran negara dan mengabaikan sektor pendidikan.
Program MBG dirancang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Namun, menurut BEM Nusantara, program ini memunculkan kekhawatiran besar:
1. Anggaran Triliunan per Hari
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut realisasi anggaran MBG mencapai Rp1,2 triliun per hari. Target tahunan untuk menjangkau seluruh penerima manfaat bahkan mencapai Rp335 triliun.
BEM Nusantara mempertanyakan kemampuan fiskal negara menanggung beban sebesar ini tanpa mengganggu program prioritas lain.
2. Risiko Logistik dan Korupsi
Kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat distribusi makanan bergizi membutuhkan sistem yang sangat matang. Tanpa mekanisme yang jelas, program ini dinilai rawan pemborosan, penyimpangan, bahkan korupsi di tingkat pelaksana.
3. Kualitas Gizi Dipertanyakan
Tidak ada jaminan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi. Pengawasan yang lemah berpotensi membuat program hanya formalitas.
Insiden keracunan massal di Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan beberapa daerah lain yang menimpa lebih dari 5.000 siswa menjadi bukti lemahnya pengawasan higienitas dan kualitas.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mahliga Nurlang, menyoroti ketidakseimbangan alokasi anggaran. Menurutnya, pemerintah menggelontorkan biaya besar untuk MBG, sementara sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang tidak menjadi prioritas.
BEM Nusantara memaparkan sejumlah persoalan pendidikan yang mendesak:
1. Kekurangan Guru dan Kesejahteraan Rendah
Indonesia diperkirakan kekurangan 1.312.759 guru pada 2024. Setiap tahun sekitar 70.000 guru pensiun tanpa rekrutmen pengganti memadai.
Distribusi guru juga timpang: wilayah 3T kekurangan kronis, sedangkan perkotaan justru kelebihan. Kesejahteraan guru masih menjadi masalah klasik yang tak terselesaikan.
2. Infrastruktur Pendidikan Buruk
Banyak sekolah menghadapi bangunan rusak, ruang kelas kurang, dan fasilitas tidak memadai untuk mendukung kurikulum.
“Pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan jauh lebih fundamental dalam membentuk generasi masa depan. Mengabaikan sektor pendidikan dalam kondisi seperti ini dapat memperdalam ketertinggalan yang sulit dipulihkan,” ujar Mahliga melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/10/2025)
BEM Nusantara meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG secara nasional dan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk transparansi penggunaan anggaran.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam dengan asas akuntabilitas dan transparansi. Ini soal penggunaan APBN yang sangat fantastik, jangan sampai salah sasaran dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” tegas Mahliga.
Menurut BEM Nusantara, MBG seharusnya ditargetkan hanya pada daerah paling membutuhkan dan bersifat tambahan, bukan menjadi program prioritas nasional yang mendominasi anggaran. Tanpa studi dampak dan data empiris, klaim manfaat MBG dinilai lemah.
“Pendidikan adalah prioritas sejati. Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan global, fokus pemerintah harus kembali ke inti persoalan: memperkuat pendidikan, bukan mengejar popularitas melalui kebijakan yang belum teruji,” tutup Mahliga Nurlang. (*)
